Get Adobe Flash player
KALENDER
February 2016
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
AFILIANSI


Posko Peduli Pendidikan Nasibmu Kini

POSKO PEDULI PENDIDIKAN NASIBMU KINI ??????????

           Oleh : Drs. IMAM KHAMBALI, M.Pd

Pada hari kamis tanggal 28 Januari 2016 bertempat di Swis Berlin Hotel berlangsung FGD yang diselenggarakan oleh PATERO Malang dan Article 33. Tema dalam FGD adalah  keberlanjutan pendidikan siswa miskin.  Hadir dalam acara tersebut perwakilan 3 Kepala Sekolah SD Negeri beserta komite (SDN Blimbing 3, SDN Kauman 1 dan SDN Percobaan 1), 3 Kepala Sekolah SMP beserta komite (SMPN 1, SMPN 5 dan SMPN 24), Perwakilan Organisasi masyarakat, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang dan Perwakilan Dinas Pendidikan.  Sayang untuk tingkat SMA/SMK tidak ada yang hadir,

Inti dari FGD tersebut adalah apakah anak-anak usia sekolah warga Kota Malang    mendapatkan kepastian layanan  pendidikan. Pertanyaan ini patut direnungkan mengingat  masih banyak kita jumpai anak-anak usia sekolah yang mengamen/mengemis di lampu-lampu merah dalam Kota. Dan apakah dana APBD yang besar setiap tahun digelontorkan telah menyentuh  anak usia 7 – 15 tahun warga/penduduk Kota Malang.

Dana APBD Kota Malang tahun 2015  khusus SD  bagi siswa miskin adalah  Rp. 1.525.000.000,00 dengan rincian :

Dana tersebut belum termasuk BOSDA untuk sekolah negeri dan Hibah untuk sekolah swasta.

Dengan sekolah tanpa dipungut biaya, seragam dan perlengkapan sekolah diberi mestinya tidak ada anak usia sekolah di Malang yang tidak sekolah.

POSKO PEDULI PENDIDIKAN

Kita sering melupakan bahwa anak-anak warga Kota Malang ada yang tidak mau masuk sekolah formal, dengan alasan bekerja mereka memilih sekolah sore atau malam hari. Sedikit kebelakang sekitar bulan oktober tahun 2010 kala itu Kota Malang memproklamirkan POSKO Peduli Pendidikan. Gerakannya semua Kepala Kelurahan wajib mendata warganya usia sekolah ( 7 21 th ) yang tidak sekolah. Kemudian anak-anak ini dikumpulkan dan di tanya mau sekolah dimana. Pengalaman penulis waktu di kelurahan Polehan, Blimbing dan Bunulrejo banyak juga anak-anak yang tidak mau sekolah pagi dengan alasan bekerja sehingga didirikan POSKO Peduli Pendidikan di Kel. Bunulrejo dan di RW 8 Kel. Blimbing,  alhamdulillah sampai sekarang jalan. Dan bagi yang memilih sekolah formal langsung disalurkan ke sekolah yang dituju tentunya sesuai kemampuan.

Menurut saya semangat POSKO peduli pendidikan harus dilanjutkan. Pendataan Kelurahan bagi warganya yang usia sekolah tidak sekolah perlu terus dilaksanakan agar APBD yang besar benar-benar dirasakan/dinikmati oleh warga Kota Malang.

Sayangnya sampai saat ini Posko Peduli Pendidikan belum tersentuh dana sedikitpun. tidak ada bantuan Operasional Pendidikan bagi POSKO Peduli Pendidikan yang telah ada sejak 5 tahun lalu. Posko-Posko ini hidup dari swadaya peserta didik sekali datang mereka menyumbang 2000 rupiah untuk kebutuhan operasional POSKO. Operasional Posko saja terabaikan apalagi bantuan ke peserta didik.

APBD KOTA MALANG JUGA DINIKMATI SISWA LUAR KOTA MALANG

Dalam aturan PPDB sekolah boleh menerima anak luar Kota Malang dengan kuota 10 %.

Hal yang belum jelas adalah apakah anak luar kota Malang itu atas dasar Lulusan Sekolah atau Berdasar KTP dimana mereka tinggal. Pengalaman selama ini dalam PPDB yang dimaksud luar Kota Malang adalah Lulusan Sekolah dari luar Kota Malang, artinya walaupun domisili/KTP luar Kota Malang tetapi sekolah di Kota Malang selama ini dianggap dari Kota Malang.

Sehingga siswa  masuk SMPN/SMAN/SMKN dengan  kuota 10 %  siswa luar kota Malang ditambah siswa Kota Malang domisili luar Kota Malang bisa menjadi  lebih 20 %. Jadi kalau SDN/SMPN kota Malang gratis sepertinya 20 % lebih APBD kita untuk membiayai anak berdomisili luar Kota Malang. Sepertinya ini tidak menjadi masalah besar jika ada kepastian bahwa anak-anak berpenduduk Kota Malang benar-benar telah terlayani pendidikan dasarnya. Untuk menjamin kepastian ini jelas peranan semua pihak terutama Kelurahan untuk mendata warganya yang usia sekolah tidak sekolah terus harus dilakukan seperti 5 tahun lalu.

HARUS ADA PERLAKUAN KHUSUS BAGI KELUARGA MISKIN

PPDB on line selama ini yang menjadi penilaian adalah akumulasi nilai Raport  5 semester dan nilai UN ditambah nilai prestasi non akademik jika punya. PPDB on line tidak mempertimbangkan jarak antara rumah dengan sekolah. Disini nampaknya ada masalah jika anak dari keluarga miskin rumahnya dekat SMPN 5 sementara nalai rendah berarti ia tidak bisa diterima di SMPN 5.harus tergusur ke SMPN lain yang bisa saja jarak sekolah dari rumah jauh.

Untuk kepastian bahwa siswa dari keluarga miskin tetap terlayani pendidikan maka perlu ada kebijakan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor yaitu sebelum pendaftaran on line sekolah telah menerima siswa dari keluarga miskin sekitar sekolah sebanyak 10% dari kuota. Bagaimana dengan Kota Malang yang bermartabat   !!!!!!!

53 Tahun SMKN 2 Malang Bulatkan Tekad Raih Prestasi Luar Biasa

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang didampingi Kepala SMKN 2 Malang melepaskan balon udara pada puncak peringatan HUT ke-53. Dok: Fandi Harianto.

MALANG – Tahun 2016 ini genap sudah SMK Negeri 2 Malang berusia 53 tahun. Rangkaian perayaan HUT sekolah yang berada di kawasan jalan Veteran ini telah dilangsungkan mulai tanggal 23 Januari 2016 lalu dengan mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya jalan sehat bersama keluarga besar SMKN 2 Malang, pasar murah, serta open house.

Puncak peringatan HUT ke-53 SMK Negeri 2 Malang ini dilaksanakan pada Rabu, 3/2 di halaman sekolah setempat. Hadir dalam puncak peringatan ini diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Dra. Zubaidah, MM beserta jajarannya, mantan kepala SMKN 2 Malang, Komite sekolah dan undangan lainnya.

Selain melakukan pelepasan balon udara, dalam puncak HUT ke-53 SMKN 2 Malang ini pun digunakan sebagai ajang unjuk kreativitas, dan penyaluran bakat minat keluarga besar SMKN 2 Malang. Ini terlihat dari berbagai atraksi yang disajikan dihadapan para undangan. Mulai dari tari-tarian baik modern dance maupun tarian tradisional, unjuk olah vokal, permainan band yang ritmis, pagelaran drama, serta peragaan busana atau fashion show.

Dalam sambutannya, sebelum melepas balon ke udara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Zubaidah MM, berharap agar semakin bertambahnya usia, semakin mantap pula prestasi yang digapai oleh SMKN 2 Malang.

“Tema HUT ke-53 sekolah ini mengambil judul Ekstra Ordinary Manifesto, yang mengandung artian bahwa kami memiliki tekad untuk mewujudkan prestasi yang luar biasa,” tutur Kepala SMKN 2 Malang Bagus Gunawan S.Pd. M.Si.

Lebih lanjut, Bagus mengatakan bahwa saat ini beberapa hal yang menjadi fokus dan sangat diperhatikan yaitu mempertahankan SMKN 2 Malang menjadi sekolah rujukan. Selain itu juga akan mewujudkan pembangunan klinik kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana peringatan HUT ke-53 SMKN 2 Malang mengatakan bahwasannya saat ini pihak SMKN 2 Malang menjalin kerjasama dengan pihak Pertamina dalam pembangunan student centre yang rencananya akan dapat menampung dua ribu orang.

“Dan yang paling membanggakan adalah SMKN 2 Malang ditunjuk menjadi salah satu Lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk keperawatan,” tutur Iwik yang juga merupakan Wakasek Kesiswaan itu.

Untuk mewujudkan raihan prestasi luar biasa itu, pihak SMKN 2 Malang dalam setiap tahunnya selalu mengadakan evaluasi yang menyeluruh. Yang intinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin.(fan)

Kepsek Maksimal 8 Tahun Pimpin Sekolah yang Sama

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang memberikan keterangan seputar implementasi Permendiknas Nomor 28 tahun 2010. Dok: Fandi Harianto.

MALANG – Ini mungkin sebuah kabar yang menggembirakan bisa juga sedikit merisaukan berbagai pihak. Pasalnya usai diterbitkannya Permendiknas No 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah maka mau tidak mau ini harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk di dalamnya Dinas Pendidikan Kota Malang.

Jika mengacu pada peraturan tersebut, maka seorang kepala sekolah hanya dapat menjabat dua periode atau delapan tahun pada sekolah yang sama. Dan jika dalam pemantauan serta pengawasan, kepala sekolah yang bersangkut dinilai bagus kinerjanya maka akan diperpanjang tapi di tempat atau sekolah lainnya.

“Hal itu dilakukan semata-mata hanya demi pemerataaan kualitas. Jika sebelumnya kepala sekolah berada di sekolah yang baik atau bagus kualitasnya. Maka dapat diperpanjang lagi masa jabatannya, namun harus di sekolah yang berbeda dan berada di pinggiran yang memerlukan sentuhan inovatif,” jelas Kepalas Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Zubaidah, MM sesaat sebelum mengikuti Rapat Koordinasi di Balaikota pada Rabu 3/2.

Lebih lanjut, mantan kepala Dinas Sosial Kota Malang itupun menambahkan bahwasanya sebelum memperpanjang jabatan kepala sekolah baik untuk periode keduanya ataupun periode ketiganya, kepala sekolah harus menjalani serangkaian tes dan juga ujian.

Tes dan ujian yang akan diberikan pada Kepala sekolah diantaranya wawancara, tulis, psikologi, dan beberapa ujian lainnya. Demi menjaga netralitas dan juga asas keadilan, maka pihak Dinas Pendidikan Kota Malang menggandeng pihak ketiga atau pihak yang independen untuk memberikan penilaian.

“Hasil penilaian dari serangkaian tes maupun ujian yang dilakukan oleh kepala sekolah itu nantinya dapat dijadikan bahan untuk mengajukan rekomendasi kepada Walikota Malang untuk melakukan pengukuhan,” tutup Zubaidah. (fan)

BNN dan Polres Malang Kota Gandeng Dindik Berikan Penyuluhan Anti Narkoba Di SMK Widyagama Malang

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Zubaidah, MM didampingi Kasat Binmas Polres Malang Kota AKP. Imam menanda tangani pernyataan sikap anti narkoba di smk widyagama malang” (fandi harianto)

 

Malang – Besarnya potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan (Dindik) baik dari segi intitusi pendidikan, jumlah tenaga pendidik, terutama siswa yang ada dibawah naungan Dinas pimpinan Dra. Zubaidah, MM itupun terus dilirik oleh berbagai instansi untuk diajak bekerjasama menjalankan program kerja mereka yang berhubungan dengan ranah pendidikan.

Kali ini ajakan kerjasama datang dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang juga Polres Malang Kota. Kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk sosialisasi sekaligus deklarasi anti Narkoba itupun digelar di SMK Widyagama Malang pada Selasa, 2/2.

”  Lawan narkoba dengan prestasi dan juga bakat kalian. Karena dengan terjerumus dalam penyalah gunaan Narkoba merupakan awal penderitaan. Selain membahayakan diri sendiri, keluarga dan lingkungan, dapat pula terseret ke masalah hukum. ” tutur kepala Dindik Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Zubaidah berpesan agar waspada terhadap narkoba. Selain itu saat ini sangat marak terjadi penipuan dengan menyamar sebagai aparat yang ujung – ujungnya berbuah kriminal. Untuk itu, siswa SMK Widyagama ini diharapkan untuk berani dengan menanyakan identitas atau jika perlu teriak minta tolong. Jangan sampai mau dibawa ke tempat sepi.

Dalam sambutannya, Dra. Sulistiyawati Kepala SMK Widyagama Malang. Menuturkan bahwa tujuan diadakannya kegiatan  sosiallisasi ini adalah sebagai bentuk pencegahan sedini mungkin terhadap penyebaran narkoba terutama dikalangan siswa SMK Widyagama Malang.

” Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan deklarasi anti narkoba ini selain berasal dari SMK Widyagama sebanyak 150 siswa juga mengundang duta anti narkoba tingkat SMP yang jumlahnya 100 siswa. ” Jelas Ketua Pelaksana Mawan Suliadi, SP.d,. M.Pd.

Lebih lanjut Wakasek Humas itupun mengatakan bahwasannya dalam kegiatan ini selain dihadiri Kepala Dinas Pendidikan juga di hadiri Kasat Binmas Polres Malang Kota, Satreskrim Narkoba Polres Malang Kota,  Kepala BNN Kota Malang, Camat Lowokwaru, Lurah Mojolangu, Kapolsek, Danramil dan juga undangan lainnya.

Pihak SMK Widyagama yang memiliki tiga jurusan yakni  Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik Sepeda Motor (TSM) inipun akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan pada siswa siswinya bukan hanya untuk tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba semata namun juga pencegahan kenakalan remaja lainnya. (Fan)