Get Adobe Flash player
KALENDER
January 2018
M T W T F S S
« Dec   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
AFILIANSI


Archive for January 2nd, 2018

Bidang Pembinaan SD Gelar Rakor Diawal Tahun 2018

P_20180102_104003

Malang – Hari efektif semester dua yang bertepatan awal tahun 2018, dimanfaatkan Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Malang dengan menggelar rapat koordinasi bersama Kepala SDN Se Kota Malang pada Selasa, 2 Januari 2018 di Aula SDN Model Kawasan Tlogowaru.

P_20180102_103802

Beberapa hal disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Atimah, M.Pd dihadapan ratusan peserta rakor Kepala SDN se Kota Malang. Atimah kembali mengingatkan agar jajaran pendidik yang mengabdi di satuan lembaga pendidikan jenjang SD senantiasa menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang ada. Mutasi, rotasi atau perpindahan unit kerja merupakan hal yang wajar dalam menjaga dinamisasi jalannya roda organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Malang.

P_20180102_103806

” Kami tidak bosan – bosannya mengingatkan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya agar jika memiliki program kerja yang tidak tercover oleh Bosnas dan Bosda sebaiknya berkomunikasi dengan komite sekolah yang nantinya diteruskan pada orangtua. Jangan sekali kali kepala sekolah atau guru berperan aktif dalam menangani partisipasi masyarakat. Biar itu menjadi wewenang dan ranahnya Komite sekolah. Dan perlu diingat meski partisipasi masyarakat telah diatur dalam Permendikbud No. 75 tahun 2016 jangan sekali – kali mengeluarkan kebijakan partisipasi yang bersifat wajib atau menentukan nominal. Biarkan komite sekolah dan orangtua siswa saja yang menjalin kesepakatan. ” himbau Kepala Bidang Pembinaan SD Dra. Atimah, M.Pd.

P_20180102_103903

Pada kesempatan rakor kali ini, Atimah juga menghimbau agar Kepala Sekolah benar – benar menggunakan dana Bosda dan Bosnas sesuai dengan aturan ataupun kebijakan yang berlaku. Baik saat penyusunan program kerja dan anggaran, pembelajaan maupun pelaporannya. Penggunaan Bosda dan Bosnas saat ini tidaklah seperti tahun tahun sebelumnya. Beberapa peraturan dan tata cara telah diberlakukan agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat pelaporannya.

P_20180102_102620

Selain dihadiri oleh ratusan kepala SD Negeri se Kota Malang, Rakor awal tahun 2018 inipun turut pula dihadiri oleh Dyah Christiana, W., S.Pd Kepala Seksi Peserta Didik dan Kurikulum Bidang Pembinaan SD, dan Heri Cahyono, SE Bendahara Pengeluaran Sub Bag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Malang untuk memberikan beberapa materi pendalaman pengelolaan keuangan pada kepala sekolah (fandi harianto)

Atasi Kesulitan P3D, Kemendikbud Godog Draf RPP Akomodasi Penyandang Disabilitas

P_20171230_111323

Malang – Belum maksimalnya pelayanan pendidikan yang diberikan pada penyandang disabilitas (P3D) oleh satuan lembaga khusus (SLB) maupun sekolah reguler yang diakibatkan oleh berbagai hal, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terus menyusun strategi. Salah satunya dengan menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik (PD) Penyandang Disabilitas. Agar RPP ini sempurna dan tidak menimbulkan permasalahan, berbagai ragam kegiatan dilaksanakan sebagai upaya penjaringan aspirasi sekaligus saran bagi pengembangan draft RPP yang telah ada.

P_20171230_095650

Dihadapan para peserta Seminar Nasional Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik (PD) Penyandang Disabilitas, Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud mengungkapkan bahwasannya PP ini nantinya diharapkan mampu mengatasi kesulitan atau hambatan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal pada penyandang disabilitas.

Sosialisasi terus dilakukan agar tantangan Kemendikbud dalam mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan termasuk pada para penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Beberapa hambatan yang dialami Kemendikbud saat ini diantaranya belum tersedianya data penyandang disabilitas terlebih penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan, masih terbatasnya akses yang disebabkan masih belum meratanya keberadaan SLB di Kota atau Kabupaten di Indonesia serta masih minimnya kesadaran dan pemahaman orangtua anak penyandang disabilitas tentang pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas yang saat ini masih menganggap disabilitas merupakan aib keluarga yang perlu disembunyikan.

P_20171230_101328

” Saat ini di Indonesia telah ada SDLB sebanyak 245, SMPLB swjumlah 122, SMALB ada 107, dan SLB Satu Atap sebanyak 1.716 yang menangani penyandang disabilitas dengan kategori tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, laras, tuna wicara, hyper aktif, kesulitan belajar, indigo, downsyndrome, autis, dan kombinasi. Nantinya Peraturan Pemerintah ini juga menjadi landasan yuridis formal untuk melaksanakan dan mengimplementasikan standar pelayanan pendidikan dengan melakukan modifikasi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang komprehensif dan terstruktur. ” terang Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud.

Hal utama yang menjadi kendala dalam pemberian pelayanan pendidikan yang maksimal pada penyandang disabilitas pada satuan lembaga pendidikan yakni terbatasnya anggaran serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu ke depan Kemendikbud ditengah keprasan APBN akan berupaya memaksimalkan pengalokasian anggaran dengan mengajak turut aktif para stakeholder, NGO maupun pihak ketiga agar turut peduli dalam pemberian pelayanan pendidikan maksimal pada penyandang disabilitas.(fandi harianto)

Kemendikbud Maksimalkan Layanan Pendidikan Pada Penyandang Disabilitas

P_20171230_110533

Malang – Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang sama. Pun demikian halnya bagi warga negara penyandang disabilitas. Hal itu menjadi perhatian tersendiri bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dibawah komando Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP untuk terus melakukan pembenahan. Melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud, dengan mengandeng berbagai pihak terkait salah satunya kaum akademisi merancang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik (PD) Penyandang Disabilitas.

Agar nantinya Peraturan yang akan ditetapkan untuk dijalankan oleh seluruh Stakeholder pendidikan tidak menemui kendala yang berarti, perlu kiranya ada masukan, saran dan kritik atas RPP yang disusun agar dapat direvisi sebelum ditetapkan menjadi peraturan. Salahsatunya dengan menggelar Seminar Nasional Pembahasan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Gelaran seminar nasional yang dilakukan oleh Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik (PS PHK) FH Universitas Brawijaya di Auditorium Lantai VI Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang inipun menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud, Drs. H. Sutiaji Wakil Walikota Malang, Dra. Yuni Astuti, M.Pd., Kepala Sekolah SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang dan Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Ketua Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

P_20171230_101328

Dalam prakata sambutannya, Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud mengungkapkan bahwasannya landasan diterbitkannya PP ini dalam rangka usaha Kemendikbud untuk memberikan layanan lebih baik pada penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016. Hal itu merunut realita yang ada dilapangan, bahwasannya pelayanan penyandang disabilitas pada bidang pendidikan belumlah maksimal.

” Peraturan Pemerintah ini sekaligus menutup beberapa pelayanan yang perlu diberikan pada penyandang disabilitas pada bidang pendidikan tidak terkecuali penyandang disabilitas di sekolah reguler. Nantinya juga akan dilakukan modifikasi delapan standart pelayanan minimal. Sedangkan sumber pembiayaannya dapat dilakukan melalui mekanisme BOS, bantuan belajar bagi penyandang disabilitas di SLB maupun sekolah reguler, biaya operasional pendidikan yang disalurkan pemerintah pada SLB maupun sekolah reguler. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan PIP meski masuk golongan masyarakat berkecukupan. Sebagai upaya memberikan hak pelayanan pendidikan yang lebih baik. ” terang Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud.

P_20171230_104303

Sementara itu, Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Ketua Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas menuturkan bahwasannya RPP ini merupakan mandat dari pemerintah kepada kemendikbud atas agar penyandang disabilitas dapat mengenyam pendidikan secara berkeadilan dan merata sebagaimana peserta didik lainnya.

” Jika tanpa aral melintang Peraturan Pemerintah ini bakal dikeluarkan pada bulan April 2018 mendatang. Dan dalam peraturan ini termaktub sanksi bagi lembaga pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.” Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Ketua Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Wakil Walikota Malang Drs. H. Sutiaji, MM yang didapuk menjadi salah satu pembicara mengemukakan bahwasannya Kota Malang jauh hari sebelum adanya UU No. 8 Tahun 2016 dikeluarkan, Pemkot telah memiliki Perda No. 1 Tahun 2012 yang mana memberikan rambu rambu pada semua stakeholder agar memberikan fasilitas yang dapat diakses semua pihak tidak terkecuali penyandang disabilitas.

” Namun dalam implementasi dilapangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti Balaikota Malang yang berundak tidak dapat dirubah atau menambah akses jalan bagi disabilitas karena bangunan balaikota Malang merupakan bangunan bersejarah dan cagar budaya. Pun demikian adanya di lembaga pendidikan yang ada dikota Malang. Keterbatasan anggaran dan SDM membuat sekolah reguler kurang dapat memenuhi standart pelayanan pendidikan. Namun perlu dicatat bahwasannya sekolah reguler di Kota Malang sangat maksimal dalam melayani pendidikan penyandang disabilitas. Melalui pelatihan atau workshop Guru Pendamping Khusus (GPK). Jadi banyak hal yang kompleks yang harus dipikirkan dan dicari solusi terbaik guna menciptakan pelayanan pendidikan yang maksimal pada penyandang disabilitas. ” tutur Wakil Walikota Malang Drs. H. Sutiaji, MM.

P_20171230_111323

Lebih lanjut Sutiaji berharap agar RPP sebelum disahkan menjadi PP secara detail mengakomodir apa yang dibutuhkan maupun dikeluhkan oleh para stakeholder dan dapat langsung diaplikasikan tanpa harus menunggu Permendikbud. Sehingga ke depan tidak memunculkan polemik maupun permasalahan serius dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan jauh hari telah mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas ini dengan mendirikan Pusat Layanan Autis (PLA) yang berada dikawasan Tlogowaru sebagai bentuk komitment Pemkot Malang dalam pemerataan pemberian pelayanan pendidikan. (fandi harianto)