Get Adobe Flash player

Kepala Dinas Pendidikan Dra. Zubaidah, MM
KALENDER
May 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
AFILIANSI


Kemendikbud Maksimalkan Layanan Pendidikan Pada Penyandang Disabilitas

P_20171230_110533

Malang – Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang sama. Pun demikian halnya bagi warga negara penyandang disabilitas. Hal itu menjadi perhatian tersendiri bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dibawah komando Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP untuk terus melakukan pembenahan. Melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud, dengan mengandeng berbagai pihak terkait salah satunya kaum akademisi merancang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik (PD) Penyandang Disabilitas.

Agar nantinya Peraturan yang akan ditetapkan untuk dijalankan oleh seluruh Stakeholder pendidikan tidak menemui kendala yang berarti, perlu kiranya ada masukan, saran dan kritik atas RPP yang disusun agar dapat direvisi sebelum ditetapkan menjadi peraturan. Salahsatunya dengan menggelar Seminar Nasional Pembahasan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Gelaran seminar nasional yang dilakukan oleh Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik (PS PHK) FH Universitas Brawijaya di Auditorium Lantai VI Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang inipun menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud, Drs. H. Sutiaji Wakil Walikota Malang, Dra. Yuni Astuti, M.Pd., Kepala Sekolah SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang dan Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Ketua Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

P_20171230_101328

Dalam prakata sambutannya, Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud mengungkapkan bahwasannya landasan diterbitkannya PP ini dalam rangka usaha Kemendikbud untuk memberikan layanan lebih baik pada penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016. Hal itu merunut realita yang ada dilapangan, bahwasannya pelayanan penyandang disabilitas pada bidang pendidikan belumlah maksimal.

” Peraturan Pemerintah ini sekaligus menutup beberapa pelayanan yang perlu diberikan pada penyandang disabilitas pada bidang pendidikan tidak terkecuali penyandang disabilitas di sekolah reguler. Nantinya juga akan dilakukan modifikasi delapan standart pelayanan minimal. Sedangkan sumber pembiayaannya dapat dilakukan melalui mekanisme BOS, bantuan belajar bagi penyandang disabilitas di SLB maupun sekolah reguler, biaya operasional pendidikan yang disalurkan pemerintah pada SLB maupun sekolah reguler. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan PIP meski masuk golongan masyarakat berkecukupan. Sebagai upaya memberikan hak pelayanan pendidikan yang lebih baik. ” terang Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud.

P_20171230_104303

Sementara itu, Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Ketua Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas menuturkan bahwasannya RPP ini merupakan mandat dari pemerintah kepada kemendikbud atas agar penyandang disabilitas dapat mengenyam pendidikan secara berkeadilan dan merata sebagaimana peserta didik lainnya.

” Jika tanpa aral melintang Peraturan Pemerintah ini bakal dikeluarkan pada bulan April 2018 mendatang. Dan dalam peraturan ini termaktub sanksi bagi lembaga pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.” Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Ketua Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Wakil Walikota Malang Drs. H. Sutiaji, MM yang didapuk menjadi salah satu pembicara mengemukakan bahwasannya Kota Malang jauh hari sebelum adanya UU No. 8 Tahun 2016 dikeluarkan, Pemkot telah memiliki Perda No. 1 Tahun 2012 yang mana memberikan rambu rambu pada semua stakeholder agar memberikan fasilitas yang dapat diakses semua pihak tidak terkecuali penyandang disabilitas.

” Namun dalam implementasi dilapangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti Balaikota Malang yang berundak tidak dapat dirubah atau menambah akses jalan bagi disabilitas karena bangunan balaikota Malang merupakan bangunan bersejarah dan cagar budaya. Pun demikian adanya di lembaga pendidikan yang ada dikota Malang. Keterbatasan anggaran dan SDM membuat sekolah reguler kurang dapat memenuhi standart pelayanan pendidikan. Namun perlu dicatat bahwasannya sekolah reguler di Kota Malang sangat maksimal dalam melayani pendidikan penyandang disabilitas. Melalui pelatihan atau workshop Guru Pendamping Khusus (GPK). Jadi banyak hal yang kompleks yang harus dipikirkan dan dicari solusi terbaik guna menciptakan pelayanan pendidikan yang maksimal pada penyandang disabilitas. ” tutur Wakil Walikota Malang Drs. H. Sutiaji, MM.

P_20171230_111323

Lebih lanjut Sutiaji berharap agar RPP sebelum disahkan menjadi PP secara detail mengakomodir apa yang dibutuhkan maupun dikeluhkan oleh para stakeholder dan dapat langsung diaplikasikan tanpa harus menunggu Permendikbud. Sehingga ke depan tidak memunculkan polemik maupun permasalahan serius dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan jauh hari telah mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas ini dengan mendirikan Pusat Layanan Autis (PLA) yang berada dikawasan Tlogowaru sebagai bentuk komitment Pemkot Malang dalam pemerataan pemberian pelayanan pendidikan. (fandi harianto)

Tulis Pesan