Get Adobe Flash player

Kepala Dinas Pendidikan Dra. Zubaidah, MM
KALENDER
May 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
AFILIANSI


Atasi Kesulitan P3D, Kemendikbud Godog Draf RPP Akomodasi Penyandang Disabilitas

P_20171230_111323

Malang – Belum maksimalnya pelayanan pendidikan yang diberikan pada penyandang disabilitas (P3D) oleh satuan lembaga khusus (SLB) maupun sekolah reguler yang diakibatkan oleh berbagai hal, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terus menyusun strategi. Salah satunya dengan menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik (PD) Penyandang Disabilitas. Agar RPP ini sempurna dan tidak menimbulkan permasalahan, berbagai ragam kegiatan dilaksanakan sebagai upaya penjaringan aspirasi sekaligus saran bagi pengembangan draft RPP yang telah ada.

P_20171230_095650

Dihadapan para peserta Seminar Nasional Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik (PD) Penyandang Disabilitas, Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud mengungkapkan bahwasannya PP ini nantinya diharapkan mampu mengatasi kesulitan atau hambatan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal pada penyandang disabilitas.

Sosialisasi terus dilakukan agar tantangan Kemendikbud dalam mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan termasuk pada para penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Beberapa hambatan yang dialami Kemendikbud saat ini diantaranya belum tersedianya data penyandang disabilitas terlebih penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan, masih terbatasnya akses yang disebabkan masih belum meratanya keberadaan SLB di Kota atau Kabupaten di Indonesia serta masih minimnya kesadaran dan pemahaman orangtua anak penyandang disabilitas tentang pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas yang saat ini masih menganggap disabilitas merupakan aib keluarga yang perlu disembunyikan.

P_20171230_101328

” Saat ini di Indonesia telah ada SDLB sebanyak 245, SMPLB swjumlah 122, SMALB ada 107, dan SLB Satu Atap sebanyak 1.716 yang menangani penyandang disabilitas dengan kategori tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, laras, tuna wicara, hyper aktif, kesulitan belajar, indigo, downsyndrome, autis, dan kombinasi. Nantinya Peraturan Pemerintah ini juga menjadi landasan yuridis formal untuk melaksanakan dan mengimplementasikan standar pelayanan pendidikan dengan melakukan modifikasi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang komprehensif dan terstruktur. ” terang Dr. Praptono, M.Ed., Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud.

Hal utama yang menjadi kendala dalam pemberian pelayanan pendidikan yang maksimal pada penyandang disabilitas pada satuan lembaga pendidikan yakni terbatasnya anggaran serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu ke depan Kemendikbud ditengah keprasan APBN akan berupaya memaksimalkan pengalokasian anggaran dengan mengajak turut aktif para stakeholder, NGO maupun pihak ketiga agar turut peduli dalam pemberian pelayanan pendidikan maksimal pada penyandang disabilitas.(fandi harianto)

Tulis Pesan