WhatsApp-Image-2019-05-13-at-08.07.19-1024x576

Malang – Jum’at 10 Mei 2019 bertempat diaula Dinas Pendidikan Kota Malang kawasan Jalan Veteran No. 19 Walikota Malang Drs. H. Sutiaji didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Zubaidah, MM, Sekretaris Dinas Drs. Totok Kasianto, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pengawas TK, SD dan SMP memberikan pemantapan pada ratusan Kepala SD Negeri serta puluhan Kepala SMP Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang sebagai upaya memantapkan sekaligus memberikan kepastian perlindungan pada insan pendidikan Kota Malang untuk menjalankan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 serta Perwal No. 35 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020.

WhatsApp-Image-2019-05-13-at-08.07.21-1-1024x682

” Urusan wajib Pemerintah Daerah tidak terkecuali Pemerintah Kota Malang adalah ketersediaan sarana prasarana dan kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta tugas lainnya yang ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020 merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 dan diimplementasikan melalui Perwal Kota Malang No. 35 Tahun 2019 dan diperjelas juklak dan juknis PPDB yang dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang No. 188.451/2469/35.73.301/2019 menjadi hal baru dari PPDB Tahun sebelumnya yang mengutamakan jarak sekolah dengan kediaman atau rumah siswa sesuai dengan Kartu Keluarga ” terang Walikota Malang Drs. H. Sutiaji.

WhatsApp-Image-2019-05-13-at-08.07.22-1024x682

Lebih lanjut, Walikota penghobby olahraga bulutangkis itupun menuturkan bahwasannya kebijakan PPDB berbasis Zonasi ini tidak lain untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang merata, tidak hanga terpusat pada satu atau dua sekolah yang kemudian terbangun image sekolah favorit maupun sekolah non favorit. Selain itu melalui kebijakan zonasi yang notabene mendekatkan jarak rumah siswa dengan sekolah mampu mengurai kemacetan dan memeratakan kegiatan ekonomi disemua lini atau daerah yang ada dikota Malang tidak terpusat hanya pada satu titik semata.

WhatsApp-Image-2019-05-13-at-08.07.23-1024x682

” Setiap program kerja, kebijakan, ataupun regulasi yang baru akan menuai pro dan kontra. Untuk itu Sutiaji meminta Dinas Pendidikan Kota Malang beserta jajarannya bekerja secara profesional, sistemik, akuntabel dan transparan sesuai aturan yang ada dengan pelibatan masyarakat dan elemen terkait lainnya sebagai representasi partisipasi aktif masyarakat sebagai tahapan uji publik terhadap regulasi yang ada. Yang didahului dengan proses sosialisasi pada masyarakat luas agar tahu, mengerti, dan kemudian mampu menangkap niatan baik pemerintah. Untuk itu marilah bersama – sama jalankan tugas dengan baik sesuai aturan yang ada, tanpa keraguan karena profesi bapak ibu Kepala Sekolah dan Pengawas dilindungi oleh peraturan yang berlaku. Sepanjang tidak keluar dari koridor yang telah ada tetaplah bekerja dan terus berusaha, senantiasa berdaya upaya memberikan pelayanan pendidikan yang optimal pada masyarakat.” Pungkas Walikota Malang Drs. H. Sutiaji.

ipunk-Bu Zubaidah (4)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Zubaidah, MM menjelaskan bahwasannnya sebelum dilaksanakannya PPDB berbasis Zonasi dengan kuota sebesar 90 persen, seperti yang diamanatkan dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018, Dinas Pendidikan Kota Malang secara bertahap telah melaksanakan aturan zonasi dua tahun terakhir dengan prosentase yang dari waktu ke waktu dinaikan secara bertahap. Untuk PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 jenjang SMP Negeri jalur reguler ditiadakan hanya melaksanakan tiga jalur yakni jalur prestasi sebesar lima persen, jalur mutasi atau kepindahan pekerjaan orangtua sebesar lima persen dan 90 persen jalur zonasi yang murni berdasarkan jarak antara rumah siswa dengan SMP Negeri yang tertera pada Kartu Keluarga. (fandi harianto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here